Fokus OJK Hadapi Tantangan Masa Depan: Literasi, Inklusi, Digitalisasi

Jakarta, CNN Indonesia —

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasuki usia ke-13 pada November ini dengan sejumlah prioritas dalam menghadapi tantangan di masa depan sektor keuangan. Selama 13 tahun terakhir, OJK sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, mulai dari penguatan pengawasan, perlindungan konsumen, edukasi finansial, hingga pengembangan sektor jasa keuangan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara mengatakan, salah satu fokus OJK saat ini adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Tantangan ini mesti diatasi OJK karena hingga hari ini literasi dan inklusi keuangan di Indonesia meskipun meningkat, namun kesenjangan antarsektor masih terlihat jelas.

Menurutnya, literasi dan inklusi keuangan saat ini lebih dominan di sektor perbankan, sementara sektor seperti asuransi, dana pensiun, dan pasar modal masih tertinggal. Kondisi ini menjadi tantangan besar, terutama dalam mengedukasi masyarakat tentang risiko dan manfaat produk-produk keuangan non-bank.

“Kami terus mendorong edukasi keuangan di sektor non-perbankan agar masyarakat lebih memahami berbagai produk keuangan yang tersedia,” ujar Mirza dalam program CNN Indonesia TV ‘Indonesia Forward’.

Selain itu, OJK menghadapi kebutuhan besar akan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menangani tugas-tugas tambahan seperti pengawasan terhadap aset kripto, koperasi simpan pinjam, bursa karbon, hingga lembaga pembiayaan. Mandat tambahan ini sebagaimana Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) atau Omnibus Law Keuangan yang disahkan pada Januari 2023.

“OJK ini tugasnya banyak, maka sumber daya manusianya juga harus banyak,” ucapnya.

Tak hanya itu, untuk menangani tugas-tugas tambahan ini OJK juga melakukan penguatan kelembagaan. Salah satunya melalui pendelegasian wewenang dari OJK pusat ke kantor OJK daerah.

Dengan pendelegasian wewenang, kantor OJK daerah kini memiliki tanggung jawab lebih besar, seperti pengawasan BPR, lembaga pembiayaan, hingga pengawasan iklan produk jasa keuangan di daerah. Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan layanan OJK kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah tersebut.

“Sekarang ini yang kami sedang lakukan, yakni pendelegasian wewenang dari OJK pusat ke OJK daerah. Itu kami lakukan dalam rangka penguatan OJK daerah,” ujarnya.

Mirza mengatakan, ke depan OJK juga akan mengintensifkan pengembangan produk keuangan yang inovatif. Dalam pasar modal, misalnya, OJK mendorong diversifikasi produk investasi agar lebih menarik bagi investor lokal dan asing. Sementara dalam industri perbankan, OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menciptakan instrumen lindung nilai (hedging) yang lebih kompetitif.

Tak hanya itu, transformasi digital juga menjadi agenda prioritas dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. OJK berkomitmen untuk mempercepat digitalisasi layanan keuangan, meningkatkan integrasi data, dan menyederhanakan proses perizinan agar lebih efisien dan ramah pengguna.

Dengan terus beradaptasi terhadap dinamika ekonomi dan perkembangan teknologi, OJK optimis mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi selama 13 tahun terakhir komitmen kuat OJK telah terbukti dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia.

“Dengan mandat besar dari negara, OJK harus terus siap. Transformasi dan pengembangan kapasitas akan menjadi pondasi utama untuk menghadapi tantangan masa depan,” tutur Mirza.

(ory/ory)