Airlangga Nilai Ketegangan Politik di Korsel Jadi Peluang Investasi RI

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kisruh status darurat militer (martial law) yang sempat diumumkan Korea Selatan (Korsel) bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menarik investor asing.

Pasalnya, hal itu mengganggu stabilitas politik Korsel. Sementara, kondisi politik Indonesia dinilai lebih stabil.

“Banyak negara yang saat ini ini bullish dengan Indonesia karena political stability di ASEAN, sebagai negara terbesar di ASEAN dan transisi yang mulus ada di Indonesia,” katanya dalam acara Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Rabu (3/12).

“Kalau kita lihat tadi malam sempat tegang sedikit dengan apa yang terjadi di Korea Selatan sempat mengumumkan martial law dan dibatalkan oleh 190 anggota kongres. Dan ini mungkin stabilitas kawasan Korea belum selesai. Nah, oleh karena itu, balik lagi, inilah opportunity dan kesempatan bagi Indonesia,” katanya.

Airlangga mengatakan salah satu komitmen investasi yang dipegang RI datang dari perusahaan migas Inggris, British Petroleum, sebesar US$7 miliar atau Rp111 triliun (kurs Rp15.934 per dolar AS).

Komitmen itu disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto saat lawatannya ke Inggris beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, ExxonMobil Corporation juga akan berinvestasi US$15 miliar atau Rp239 triliun.

“Investasi kita terus kejar, ditargetkan Rp1.900 triliun tahun ini dan tahun depan angkanya meningkat dua diharapkan bisa mencapai Rp2.100 triliun,” kata Airlangga.

Presiden Korsel Yoon Suk Yeol menetapkan keadaan darurat militer pada Selasa (3/12) malam dengan alasan adanya ancaman dari Korea Utara dan kekuatan “anti-negara”.

“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara, dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip AFP.

Status keadaan darurat militer itu sendiri tak lama dicabut setelah parlemen Korea Selatan melakukan pemungutan suara mendesak pembatalan status tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)