Ara Jajaki Utang ke Bank Dunia Buat Ongkosi Program 3 Juta Rumah

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah menjajaki pinjaman utang ke Bank Dunia untuk mendanai program 3 juta rumah.

Opsi berutang ke Bank Dunia dilakukan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tak sanggup membiayai program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257 ribu rumah,” kata pria yang akrab disapa Ara itu, dikutip Detikfinance.

Menurutnya, Kementerian PKP tidak hanya menjadi kementerian teknis, melainkan juga strategis. Karenanya, perlu langkah inovatif dengan pertimbangan teknis dan rencana strategis.

“Karena jika teknis saja kami akan gagal, karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah 3 juta rumah. Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut,” imbuhnya.

Di sisi lain, Bank Dunia menilai pemerintah perlu menjalin kerja sama untuk mendorong keberlanjutan program prioritas Prabowo Subianto itu.

Sebab, realisasi program 3 juta rumah dinilai tak cukup jika mengandalkan anggaran pemerintah dan sektor publik.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menilai program 3 juta rumah perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik sektor publik maupun privat. Selain itu, Carolyn menyebut pemerintah juga perlu melibatkan pelaku bisnis internasional.

“Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena program 3 juta rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah,” jelas Carolyn dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12).

Ia menuturkan Bank Dunia sendiri menyediakan layanan permodalan alias utang. Bank Dunia juga menyediakan kerja analisis untuk menyelesaikan, mengonsolidasikan isu data baik pengumpulan, pengkajian, hingga perumusan pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan program tersebut.

“Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)