Undangan Rapat Saja Belum Ada Kabar

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membantah kabar yang menyebut Apple membuka preorder iPhone 16 per Jumat (20/12).

Bantahan ia berikan terkait kabar pemerintah telah menerima proposal investasi dari Apple sebesar US$ 1 miliar.

Agus Gumiwang mengatakan belum menerima proposal investasi sebesar US$ 1 miliar dari Apple. Pemerintah karena itu belum memberi izin penjualan iPhone 16 untuk Apple.

“Sampai hari ini kami belum terima. Jadi kita memberikan izin berdasarkan apa? Karena dokumen resminya terhadap rencana mereka belum kita terima,” kata Agus Gumiwang kepada wartawan di Gedung Kemenperin, Jakarta, Jum’at (20/12) seperti dikutip dari detik.com.

Agus juga mengatakan sejatinya pemerintah sudah mengundang Apple untuk melakukan pertemuan negosiasi sejak sepekan yang lalu.

Akan tetapi, sampai kini belum ada jawaban apapun dari pihak Apple.

“Jangankan untuk jawaban proposal resmi, jawaban untuk menghadiri rapat dari undangan rapat yang kami sudah kirim juga itu belum ada kabarnya,” ungkapnya.

Hingga saat ini, Agus Gumiwang mengaku masih menunggu kedatangan perwakilan Apple. Ia juga mengaku telah meminta pihak Apple untuk berdiskusi dan negosiasi secara fisik dengan pemerintah.

Ia juga menegaskan ada tiga pendekatan bagi Apple kalau mereka hendak memasarkan produknya di Indonesia, yakni skema hardware, software, dan inovasi. 

“Masing-masing itu ada perhitungannya termasuk kalau Apple memutuskan untuk melanjutkan skema yang ketiga, skema inovasi, termasuk kalau Apple memutuskan untuk tidak membangun pabrik fasilitas produksi di Indonesia, kita bisa tetap menggunakan skema ketiga,” katanya.

Lebih jauh, Agus Gumiwang juga menegaskan pembangunan pabrik Apple di Indonesia untuk keuntungannya. Pasalnya, tanpa membangun pabrik di Indonesia, Apple akan terus melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia.

“Jadi kalau menurut pandangan saya, untuk apa sih Apple harus setiap tiga tahun melakukan memberikan atau menyampaikan proposal baru pada pemerintah setiap tiga tahun, mereka harus negosiasi dengan pemerintah setiap tiga tahun, itu nilai yang harus dinegosiasikan juga,” tutupnya

[Gambas:Video CNN]

(agt)