Wamendagri Bantah Dugaan Keterlibatan Polisi di Pilkada 2024

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membantah dugaan keterlibatan polisi dalam proses Pilkada serentak 2024.

“Kami tidak melihat pola yang terstruktur dan sistematis. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa,” ujar Bima di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

Bima membeberkan setiap daerah ada kasusnya masing-masing. Sehingga Bima membantah adanya pola yang sama di setiap daerah lain.

Baca juga : Polri di Bawah Kemendagri Melanggar Konstitusi

“Jadi tidak terpola misalnya dari partai ini, kelompok ini. Tidak. Jadi ini belum ada kami temukan pola yang khas, aduan yang seperti tadi,” tegas Bima.

“Jadi saya kira belum ada polanya. Tidak ada pola tertentu, dan setiap dugaan itu pasti harus dibuktikan dengan data dan ditindaklanjuti dengan proses hukum,” pungkas Politisi PAN itu.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendesak presiden dan DPR agar segera mengevaluasi kinerja institusi kepolisian terutama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Baca juga : PDIP Tuding Ada Kecurangan pada Pilkada Jakarta

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa Listyo Sigit  orang yang harus paling bertanggung jawab usai oknum aparat kepolisian cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga mengatakan, demokrasi saat ini sedang terancam karena peran Partai Cokelat yang saat ini tengah menjalankan ambisi Jokowi.

“Rakyat sudah gelisah dengan keterlibatan ‘Partai Cokelat’ yang mengabdi pada keluarga dan ambisi kekuasaan Jokowi,” tutur Hasto. (P-5)